SBY Tawarkan Ibukota Pindah
 |
| Indonesia |
JAKARTA,TRIBUN- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menawarkan tiga opsi mengatasi kemacetan. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu di antara opsi tersebut.
"Bagaimana tidak macet,pertumbuhan motor dan mobil 10 persen tiap tahun sedangkan pertambahan jalan hanya 0,01 persen. Hampir pasti akan terjadi kemacetan." kata Presiden SBY saat berbuka puasa dengan pengusaha Kadin di JCC,Jumat(3/9).
Semua itu,kata Presiden,belum termasuk pertumbuhan penduduk dan rasio gedung dan lingkungan yang tidak berimbang. "Ada persoalan fundamental,"ujarnya.
Presiden mengatakan pemindahan ibu kota menjadi opsi yang bisa dipilih. "Sama sekali membangun ibu kota yang baru seperti di Canberra dan Ankara,"katanya.
Opsi lainnya,kata Presiden,adalah memisahkan kota pusat pemerintahan dengan ibu kota. Ia mencontohkan Malaysia yang beribukota di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahannya di Putra Jaya.
Pembangunan pusat pemerintahan,kata presiden,membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun.
Pembangunan Putra Jaya menelan dana sekitar Rp 80 triliun. Untuk membangun pusat pemerintahan tersebut,kata Presiden,dana bisa diambil dari APBN. "Bisa lepas sebagian aset di Jakarta untuk bangun yang baru,"kata SBY.
Opsi lainnya tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. "Kita mulai bangun sarana dan transportasi yang baru,di atas,di bawah, dipermukaan semua problematik,"ujarnya.
Analisa:
Isu pemindahan ibukota ini memang sudah terdengar sejak beberapa bulan yang lalu. Berbagai tanggapan pun telah dilontarkan. "Yang harus dilakukan adalah menumbuhkan pusat-pusat perkotaan di luar Jakarta dan Jawa tanpa harus memindahkan ibu kota," ujar Direktur Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik Wicaksono Sarosa, yang juga pemerhati isu-isu perkotaan. Sementara itu, tokoh muda Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, pemerintah sebaliknya mengubah format pelayanan publiknya. Salah satu faktor utama kepadatan penduduk di Jakarta karena segala jenis pelayanan publik hanya bisa didapat dari kementerian/lembaga setingkat kementerian.
Sebenarnya orang-orang bisa bebas untuk memberikan pendapat mereka mengenai hal-hal seperti ini. Siapa tahu nantinya malah akan tercipta suatu ide dimana rakyat benar-benar diuntungkan sehingga perekonomian kita dapat berjalan dengan lancar baik yang ada di pulau Jawa maupun yang ada di luar pulau Jawa.
Kita bisa memindahkan ibu kota saja ataupun pusat pemerintahan saja. Namun setiap opsinya mempunyai dampak positif dan negatifnya masing-masing.
Kita tilik dari pemindahan ibu kota,jika ibukota negara kita dipindah misalnya saja ke Pontianak,otomatis banyak orang yang akan pindah mengikuti perpindahan ini. Hasilnya : kepadatan penduduk di Jakarta akan merata,pertumbuhan ekonomi di Pontianak juga akan semakin bagus dan siapa tahu jalan Sungai Raya Dalam bakal mulus seperti jalan di luar negeri. Nah,dampak negatifnya tentu saja ada,jika memang ibu kota ini dipindah dan terjadi transmigrasi besar-besaran,gimana nasib Jakarta? bakal lumpuh total donk?! Jakarta tidak lagi semenarik dulu dimana ia merupakan ibu kota negara. Yah,paling tidak Jakarta ga bakal macet lagi.
Jika pemindahan pusat pemerintahan dipindahkan maka Presiden dan menteri-menterinya dapat bekerja secara optimal karena tidak ikut "berdesak-desakan" dengan warga lainnya yang juga tinggal di Jakarta. Tidak akan ada lagi kasus rombongan Pak Presiden mengganggu arus lalu lintas. Selain itu,pembangunan di daerah pusat pemerintahan juga akan semakin baik. Dampak negatif? tentu saja ada. Dalam artikel di atas disebutkan
Pembangunan pusat pemerintahan,kata presiden,membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun.
Pembangunan Putra Jaya menelan dana sekitar Rp 80 triliun. Untuk membangun pusat pemerintahan tersebut,kata Presiden,dana bisa diambil dari APBN.
Pembangunannya 5-7 tahun? lumayan lama juga ya. terlebih lagi masa itu sudah melewati masa jabatan Pak Presiden saat ini. Apa ada jaminan pembangunan akan diteruskan jika nantinya tampuk kepemimpinan sudah tidak ada di tangan Beliau lagi. Jika memang diteruskan yah,syukur. Tetapi,bagaimana kalau tidak? bukannya akan menghabisakan uang dan sumber daya lainnya? Dana sebesar Rp 80 triliun itu bukanlah dana yang sedikit. Terlebih lagi sekarang ada isu akan dibangun gedung DPR yang baru dengan dana yang juga bertriliun-triliun. Dengan kata lain,rakyatlah yang harus "mengencangkan LAGI ikat pinggangnya".
Opsi ketiga,Jakarta tetap menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan. Dampak positifnya? masyarakat tidak perlu transmigrasi dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari mereka tanpa terganggu (jika merasa macet bukan salah satunya). Dampak negatifnya,macet terus terjadi,dan jika memang akan dibangun infrastruktur yang memadai maka dana juga harus dikucurkan. yap,lagi-lagi dana.
Terlepas dari segala dampak yang telah diberikan di atas,keputusan tetaplah ada di tangan pemerintah. Kita hanya bisa berharap keputusan yang diambil ini nantinya akan benar-benar berpihak kepada rakyat karena rakyat pula lah yang menjalankan roda perekonomian.
Tribun Pontianak-hal 6
11 comments:
*Lucu juga contohnya pakai Kota Pontianak tercinta. Haha*
Juliet's Words: Saya setuju dengan opsi pertama! Menurutku, Jakarta tidak akan turun pamor hanya karena tidak lagi menjadi ibukota negara. Karena Jakarta sudah menjadi sebuah kota yang besar dan modern. Dengan seluruh infrastruktur yang pernah dibangun di Jakarta, saya yakin Jakarta masih bisa survive, masih dapat menjadi pusat bisnis. Karena seluruh dunia ingat donk, Jakarta pernah menjadi ibukota negara kita yang tercinta ini.
Untuk opsi kedua, memang bakal sangat merepotkan dan menghabiskan biaya, tenaga, dan waktu. Apalagi opsi ketiga yang sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan. Kasian Jakarta-nya! :)
:)) Jika ibukota negara kita dipindah misalnya saja ke Pontianak? Jakarta paling tidak, ga macet lagi?
- wkwkw it's impossible deh... jalanan d pontianak uda sempit ky gitu uda bkin macet tiap hr di imam bonjol.. masih mau d tamba macet lg? hahaha.. ini sama aja nularin penyakit ke tempat lain... :p
Memank mau tidak mau hrs dilakukan tindakan untuk mengatasi kemacetan tersebut, mungkin dgn memindahkan ibu kota bisa menjadi solusi yang baik, tetapi kembali lagi,, Pemerintahan Indonesia memang selalu mempunyai gagasan yang baik tetapi dalam pelaksanaannya yang amburadul.
Jadi aga pesimis jg, kemacetan di Jakarta bisa teratasi,, mending tgl di Ponti jak lah,,ahahah
hmmmm....pemindahan ibukota Jakarta ke daerah lain bukan solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan. Kemacetan bisa diatasi asalkan pemerintah mempunyai niat,misalnya membangun altenatif jalan raya, mengurangi kendaraan roda dua atau roda empat. Pemindahan ibukota belum tentu bisa mengurangi kepadatan penduduk, contohnya adalah misalnya Pontianak menjadi Ibukota negara maka akan banyak penduduk yang pindah ke Pontianak karena otomatis Ibukota dari suatu negara merupakan jantungnya ekonomi dari negara tsb.
Dan otomatis dalam pemindahan Ibukota akan mengeluarkan banyak biaya, daripada mengeluarkan biaya tsb sebaiknya pemerintah menciptakan suatu lapangan usaha yang merata di setiap daerah supaya bisa mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta dan penduduk dari daerah-daerah tidak lagi ke Jakarta mencari pekerjaan.
pemindahan ibukota akankah menjadi solusi terbaik? :-/
hanya karena Jakarta sering macet, makanya mau pindah ibukota? :-o nanti kalau ibukota yang baru sering macet, kita pindah lagi donk,,
well,, kalau memang bnr ibukota mau dipindahin, jgn2 nanti jakarta seperti kota yg ad di film Wall-E.. ditinggalkan, tidak terurus,, >.<
@Juliet: betul!! semoga saja pemerintah benar2 melaksanakannya dengan baik. takutnya malah menghabiskan dana yg lebih baik disalurkan ke tmp yang lebih membutuhkan.
@Nongkia: haha... kalo mank dipindah k Ponti pasti jalanannya diperlebar lha... di sini ini kan masih kota kecil...wajar aja kalo jalanannya sempit..
@Febri: iya... tapi kita jangan terlalu pesimis tapi harus berharap juga,sapa aw ntar benar2 jadi keren. hahaha....
@Best:tul betul betul!! tapi...kalo pindah ke Ponti lumayan juga ya... haha... kita tunggu saja tanggal mainnya...
@Vivi:kita sekarang cuma bisa berharap jika memang dijalankan sesuai dengan rencana maka yang diuntungkan yah kita2 juga.. semoga saja,,
Kemacetan memang sudah trend di Jakarta. Pertambahan jumlah kendaraan dan ruas jalan memang sangat tidak berimbang. Saya punya usul lain untuk masalah ini. Bagaimana jika tiap-tiap kementerian dipindahkan ke provinsi-provinsi lain selain Jakarta. Jadi Kementerian Agama di Aceh, Kementerian Sosial di Papua, dll. Dengan ini tiap-tiap daerah pasti bisa berkembang karena jika tiap-tiap kementerian akan saling bersaing secara positif tentunya untuk memajukan daerah. Jadi pusat pembangunan tidak hanya terpaku pada pusat saja. Toh.. selama ini sekitar 80% pendapatan tiap-tiap daerah tersedot untuk pembangunan di Jakarta. Daerah hanya menikmati sekitar 20% saja. Tentu saja pembangunan di daerah lambat sekali. Dan satu hal lagi jika terjadi "apa-apa" dengan Jakarta... Habislah kita. Semua bergerombol di sana.
Perpindahan ibukota diisukan akan dipindahkan k palangkaraya, hal tersebut pernah di usulkan oleh presiden pertama kita, soekarno.Namun tidak direalisasikan sampai sekarang. sekarang hal tersebut mulai diangkat lagi topiknya.
Perpindahan kemungkinan tidak akan secara langsung melambatkan perkembangan kota yang ditinggalkannya, karena hanya ibukota saja yang pindah. tidak mungkin bahwa pusat perbelanjaan, pariwisata dan lainnya ikut pindah, sehingga jakarta tetap menjadi kota yang maju. perpindahan ibukota akan membawa dampak perbaikan infrastruktur terpusat pada satu kota, hal ini juga tidak baik, mengingat banyak kota di indonesia yang juga berpotensi. hal yang sepatutnya dilakukan adalah perpindahan ibukota namun tetap melakukan pengembangan di kota-kota besar. misalnya kalimantan barat yang cukup berdekatan dengan kal-teng dikembangankan (perbaiki infrastruktur), hal tersebut cukup bagus mengingat pontianak merupakan kota perdagangan.
Hmm.. Memang sulit utk menghentikan problem kemacetan yg sudah ng'trend.. Tapi, g pribadi rasanya agak ragu kalo ibukota dipindahin ke kota lain.. Belum tentu masalah kemacetan tsb bs diatasi.. Belum lagi jika bnr2 akan dilakukan, maka di kota yg 'baru' itu pasti harus dibangun lagi segala gedung2 pemerintahan yg baru, biaya ini dan itu, yang pasti akan mengeluarkan banyak biaya lagi.. Dan yg pasti setengah'nya masuk ke 'kocek' yg salah..
Lalu bgmn dgn nasib rakyat'nya kalo udah bgtu.. Mending kagak usah pindah.. Tar pas pindah ke kota lain, giliran situ yang macet.. Trus mesti pindah lagi.. Wah pindah ampe kapan?? Cape d.. :p
hm..menurut g malah mending ibu kota nya tetap Jakarta, tapi pusat pemerintahan yg dipindahkan. Coz klo pusat pemerintahan pindah, otomatis kota yg menjadi perpindahannya akan diperbaharui jaringan infrastrukturnya. Nah, jakarta kan msh jd ibu kotanya. Otomatis ga trlalu banyak yg bermigrasi semua ke kota laen donk. Cuma para menteri n orang pemerintahan yang pindah. Lagian kita juga uda terbiasa ama Jakarta sbg ibu kota. Klo ibu kotanya yg dipindahkan kan lbh banyak lg biaya yg dikeluarkan. :D
Jakarta selain mengalami masalah kemacetan yang pelik juga masalah banjir langganan setiap 5 tahun sekali.
Paparan antisipasi banjir di kota Praha, ibukota negara Ceko, oleh Eep Syaifulloh Fatah (Kompas, 6/02) menarik jadi bahan perbandingan. Pemerintah kota menyadari Praha yang dibelah sungai Vltava secara periodik akan "dikunjungi" banjir.
Begitu sungai meluap, daerah rawan banjir diisolasi menggunakan bendungan darurat yang terbuat dari karung dan telah didesain sedemikian rupa. Arus air dihalangi atau dibelokkan arahnya oleh bendungan tersebut.
Hal itu terancang rapi bagai skenario sinetron. Evakuasi berjalan cepat karena persiapan matang dan kesigapan pemerintah yang luar biasa (untuk ukuran Indonesia). Ternyata, siklus banjir yang dialami Praha berlangsung dalam rentang 50-an tahun!
Apabila di masa-masa mendatang banjir tak juga mampu diatasi dan semakin besar intensitasnya, siapa bisa menjamin perekonomian Jakarta tidak terusik gara-gara banjir? Padahal, putaran dana di kota metropolitan itu mencapai 70% dari seluruh arus keuangan secara nasional. (Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia, Bataviase.com)
Pemerintah seharusnya melakukan sesuatu yang konkret untuk mengatasi masalah banjir bandang per 5 tahun ini. Pemerintah bisa mengambil contoh dari Praha. Sebagai kota yang padat penduduk dan ibukota sebuah Negara Jakarta mestinya diperhatikan dan ditata lebih baik lagi. Masalah banjir dipikirkan solusinya dan bukannya menunggu kedatangan banjir dari tahun ke tahun.
Walaupun andaikata nanti ibukota akan dipindah ke kota lain, namun masalah banjir ini tetap menjadi PR yang harus segera dikerjakan. Bila tidak diatasi Negara lumpuhnya perekonomian selama banjir. Apa kata dunia melihat ibukota Indonesia dilanda banjir besar periodic sedang pemerintahnya tidak berbuat sesuatu???
Semasa pemerintahannya, Gus Dur pernah mempunyai gagasan untuk memindahkan ibukota ke Palngka Raya, Kalimantan Tengah. Namun, karena gagasan ini dinilai berlebihan dan memerlukan biaya yang super besar maka gagasan ini tidak pernah terdengar lagi sampai akhir-akhir ini.
Untuk perpindahan ibukota yang perlu dipikirkan yang paling utama adalah infrastruktur sebagai penunjang ekonomi yang primer selain sarana dan prasarana. Ibukota Negara tidak harus yang paling besar, USA di Washington DC (kota terbesar New York) dan India si New Delhi (kota terbesar Bombay/Mumbay).
Malaysia merencanakan pemindahan ibukota ke Putra Jaya yang merupakan kota baru. Dengan pemindahan ini Putra Jaya akan menjadi kota maju selain Kuala Lumpur.
Selepas Idul Fitri, Jakarta akan mengalami masalah kependudukan yaitu orang-orang yang dating ke Jakarta mengikuti saudara mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan membuat Jakarta semakin padat.
Pemindahan ibukota memang bukanlah hal yang mudah, perlu kerja keras dan konsistensi tinggi pemerintah dan alokasi dana besar untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang seperti gedung pemerintahan, jaringan listrik yang kuat, dll. Sanggupkah Negara kita?
Post a Comment